Home Sumatera Selatan Pertanyakan Penolakan Penerimaan Berkas oleh Jaksa. Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Otentik

Pertanyakan Penolakan Penerimaan Berkas oleh Jaksa. Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Otentik

33
0

PALEMBANG-(ANTERO SUMSEL)-Jaksa Penyidik Kejari Palembang menunda penerimaan pelimpahan berkas tahap dua kasus dugaan pemalsuan dokumen otentik dengan tersangka Za dan Sa yang disidik penyidik unit harda Satreskrim Polresta Palembang, Senin (14/5).

Tak ayal, penolakan tersebut membuat kuasa hukum Hj Nora binti Daniel Lunda selaku pelapor dari Kantor Hukum Stihpada Palembang meradang, seperti yang disampaikan Redho Junaidi SH yang mempertanyakan alasan jaksa Kejari Palembang menolak penyerahan berkas berikut tersangka ini. “Harusnya dalam bekerja jaksa dapat bekerja secara lebih profesional jika tidak tentunya menjadi tanda tanya besar ada apa ? Terlebih perkara ini sudah sejak lama yakni di tahun 2014 bergulir namun baru dinyatakan lengkap di awal tahun 2018 ini,” imbuh Redho, Senin (14/5).

Dengan tidak diterimanya pelimpahan berkas tahap kedua ini sudah barang tentu memunculkan tanda tanya besar, ada apa dengan jaksa penyidik Kejari Palembang yang dinilainya telah bertindak melampaui kewenangannya.

Hari ini ada pelimpahan berkas tahap kedua dengan tersangka Sa yang secara hukum acara pidana formil sudah terpenuhi jadi tidak ada alasan jaksa untuk tidak menerima, kami juga meminta kepada Kejati Sumsel untuk mengingatkan penyidik Kejari Palembang untuk tidak melakukan hal yang melampaui kewenangannya,” imbuh Ridho dengan nada meninggi di hadapan awak media, Senin (14/5).

Kasi Pidum Kejari Palembang Satria Irawan, SH yang dikonfirmasi menegaskan pihaknya tidak menolak penyerahan berkas tahap kedua dalam perkara ini melainkan cuma menunda sembari memberikan kesempatan kepada penyidik unit harda Satreskrim Polresta Palembang untuk menghadirkan tersangka Za.

“Karena dalam berkasnya itu satu rangkaian harus ada kedua tersangka karena itu karena yang dikenakan itu pasal 266 ayat 1 dan 2 dan pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 dilakukan secara bersama-sama makanya tidak bisa dipisahkan. Kita tunggu penyerahan tersangka Za yang merupakan kewenangan penyidik unit harda Satreskrim Polresta Palembang bukan di kita itu,” tegas Satria kemarin (14/5).

Diberitakan sebelumnya, meski sudah sejak Januari lalu dinyatakan P-21 dan sejak tahun 2014 telah menetapkan dua orang tersangka terkait perkara dugaan melanggar pasal 266 KUHP yakni Za dan Sa. Hanya saja, perkara yang diduga melanggar ketentuan pasal 266 KUHP yakni menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, hingga kini penyidik unit harta benda (harda) Satreskrim Polresta Palembang tak kunjung melakukan pelimpahan tahap kedua berupa barang bukti dan tersangka.

Ikhwal kasus ini bermula saat pelapor memiliki sebidang tanah seluas 2.400 meter persegi yang berlokasi di Jl Demang Lebar Daun, tepatnya di depan kantor Telkomsel.

Tanah tersebut milik almarhum Daniel Lunda yang tak lain adalah ayah kandung dari pelapor, namun rupanya tanpa sepengetahuan pelapor selaku ahli waris tanah tersebut telah dipindahtangankan kepada Sa dan selajutnya menjualnya kepada Za senilai Rp80 juta.

Yang menjadi dasar jual beli ini adalah sertifikat akte pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat notaris H Zulkifli Sitompul, SH tertanggal 13 April 2010 yang tertulis disana Sa selaku pihak pertama dan Za selaku pihak kedua.

Bukti lainnya, kwitansi asli pembayaran pembelian tanah seluas 2.400 m2 senilai Rp80 juta, surat keterangan lurah 24 Ilir Nomor : 474/92/24/2010 tanggal 18 Februari 2010 dan surat keterangan jual beli tanah usaha tertanggal 20 Oktober 1962.

“Untuk bukti terakhir surat keterangan jual beli tanah usaha tanggal 20 Oktober 1962 setelah diteliti petugas laboratoium forensik Polri Cabang Palembang dinilai mengalami ketidakwajaran karena telah mengalami pergantian kata.

Atas dasar inilah penyidik mulai melakukan penyelidikan dan mendapati ternyata surat tersebut terindikasi dipalsukan hingga menetapkan Sa dan Za sebagai tersangka,” urai Redho yang berharap kepada ketua PN Klas IA Palembang dan Ketua PT Palembang untuk ikut mengawasi jalannya persidangan dalam perkara ini.(fdl/krw)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here