Home Sumatera Selatan MUSI BANYUASIN Pemda Muba Bahas Tumpang Tindih Batas Wilayah Muba dan Mura

Pemda Muba Bahas Tumpang Tindih Batas Wilayah Muba dan Mura

17
0

SANGA DESA-(ANTEROSUMSEL)-Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengundang instansi terkait untuk hadir dalam rapat menindak lanjuti masalah penegasan batas wilayah Musi Rawas dan Musi Banyusin serta pembebasan lahan Masyarakat Desa Air Balui dengan PT.PPA,Senin (22/07/2019) pukul 14.00wib bertempat di ruang Randik Pemkab Musi Banyuasin.

Rapat penegasan batas wilayah Mura dan Muba tersebut dihadiri oleh perwakilan polres Muba, Dandim Muba,kasat pol PP Muba, kepala BPN Muba, Kabag hukum sekda Muba, Kapolsek Sanga desa, camat Sanga desa, kepala desa air balui, perwakilan PT PPA, perwakilan masyarakat desa air balui,dan dipimpin oleh Rusli selaku asisten 1 Pemkab Muba.

Pada kesempatan itu Suganda Selaku Camat Kecamatan Sanga Desa menyampaikan,perlu adanya penegasan tentang batas wilayah guna menghindari tumpang tindih pengklaiman lahan, konflik atau pun pergesekan di tengah masyarakat yg ada di perbatasan wilayah yaitu desa air balui dan desa Prabumulih 1.

Ditempat yang sama Moh Sancik mewakili Masyarakat Desa Air Balui mengatakan,” bahwa tugu patok batas yang menjadi pedoman batas wilayah telah hilang diduga dengan sengaja di gusur oleh pihak PT Pratama palem abadi (PPA).

Dan itu membuat rancu batas wilayah masyarakat desa air balui dan desa Prabumulih 1 yang bersentuhan langsung di perbatasan wilayah kabupaten Muba dan kabupaten Mura juga tidak adanya sosialisasi dan transparansi dari PT PPA yang katanya memiliki izin di wilayah kabupaten Muba.

Sementara Rusli Selaku asisten 1 Pemkab Muba Menegaskan,izin untuk PT PPA itu ada dikeluarkan oleh Bupati Musi Banyuasin dan tentunya tidak akan merugikan masyarakat selama itu masih dalam koridor mengenai batas wilayah itu sudah jelas sebagai mana telah diatur dalam Kemendagri, walaupun patok batas wilayah sudah hilang itu tidak berpengaruh pada titik koordinat itu sendiri.

Saya minta kepada pihak PT PPA agar dapat menjelaskan dan menunjukan pada masyarakat Desa Air Balui dimana izin mereka di kabupaten Muba dan meminta pihak PT PPA, Pemerintah Desa dan Kecamatan Sanga desa untuk segera melengkapi berkas dokumen baik itu tentang perizinan, AMDAL dan SPH yang sudah di legalkan.

Agar segera dapat dilakukan dan dibawa kearah mediasi guna penyelesaian sengketa dan ganti rugi kepada masyarakat yang benar benar berhak,Tegas Rusli.

Ditegaskan Asbullah mewakili masyarakat Desa Air Balui sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah serta menyambut positif kebijakan Pemkab Muba dan pemerintah kecamatan dalam menyikapi permasalahan yang ada di tengah tengah masyarakat.(Mus)

Editor : Ummi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here