Home Nasional KPU Sumsel Ajukan Anggaran RP 394 Miliar Untuk 7 Pilkada Serentak 2020

KPU Sumsel Ajukan Anggaran RP 394 Miliar Untuk 7 Pilkada Serentak 2020

26
0

PALEMBANG-(ANTERO SUMSEL)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui 7 kabupaten yang mengelar pemilukada serentak tahun 2020 mendatang mengajukan Rp 394 miliar kepada pemerintah Kabupaten/Kota .

“Dari laporan yang ada, jika di jumlah secara keseluruhan mencapai Rp 394 miliar, itu KPU kabupaten/kota yang mengajukan ke masing-masing Pemkab setempat. Itu usulan dana hibah ya. Yang disetujui belum tahu,” ungkap Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana, Minggu (8/9/2019).

Menurut Kelly, diharapkan anggaran hibah yang diusulkan sesuai dengan peraturan Mendagri anggaran tersebut disetujui paling lambat 1 Oktober 2019 mendatang.

“Karena tahapan itu sudah mulai bulan ini dan sesuai dengan aturan yang ada paling lambat 1 Oktober anggaran hibah untuk pemilukada sudah disetuju oleh pemkab maupun pemkot. Dan tanggal 1 Oktober itu penandatanganan naskah hibah antara Pemkab dan KPU kabupaten yang Pilkada,” kata alumnus FISIP Unsri.

Setelah itu, KPU kabupaten/kota akan menyusun Pokja sosialisasi maupun Pokja perekrutan badan Pokja dan program kerja lainnya.

“Sekarang usulan anggaran msh dalam proses rapat anggaran di DPRD Kabupaten masing-masing,” terang Kelly yang dikenal sebagai konsultan kepemiluan bernama BRIDGE (Building Resources in Democracy Governance and Elections) yang berpusat di Canbera, Australia.

Adapun 7 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang bakal Pilkada serentak 2020 yaitu Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Sudah beberapa persiapan yang dilaksanakan baik dari KPU Provinsi Sumatera Selatan maupun KPU Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Salah satu persiapan yang dilaksanakan yaitu Rapat Konsultasi dan Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Kegiatan Rapat Konsultasi tersebut dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, dihadiri oleh Ketua, Anggota Divisi Hukum, Sekretaris dan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, serta di monitori langsung oleh Kepala Bagian Administrasi Hukum dan Fungsional Umum KPU Republik Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Demokrasi Sriwijaya KPU Provinsi Sumatera Selatan ini secara resmi dibuka Hepriyadi selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan.

Hepriyadi menekankan agar yang menjadi perhatian pada Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 ini adalah Persoalan Penetapan Calon.

“Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, persoalan yang kerap muncul dalam tahapan persiapan Pilkada adalah Persoalan Penetapan Calon dan yang paling dominan yakni pada bagian verifikasi persyaratan calon,” ungkapnya.

Namun KPU akan tetap melaksanakan usaha semaksimal mungkin untuk mengurangi potensi persoalan tersebut.

Kegiatan ini akan berlangsung dan dibagi menjadi dua sesi yaitu Diskusi dan Konsultasi Terkait Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Bidang Hukum dan Diskusi dan Konsultasi Terkait Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Bidang Anggaran.

“Persoalan dana kampanye tidak ada perubahan yang signifikan, mulai dari sumber kampanye, bentuk kampanye dan sanksi-sanksi kampanye” ungkap Andi Krisna selaku Kepala Bagian Administrasi dan Hukum KPU Republik Indonesia.

Menurut Andi anggaran Bimbingan Teknis untuk Provinsi akan tetap diadakan terutama pengadaan Pengacara untuk menggabungkan segala kebijakan KPU RI sebagai Penanggungjawab Pilkada.(ril)

Editor : Banu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here